Defisit Keuangan Berpotensi Terjadi di Kabupaten Luwu

LUWU | JELASKATA.co.id – Defisit keuangan berpotensi terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Hal itu terjadi akibat penjualan aset milik daerah di Dusun Kande Api, Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong batal dilakukan.

Padahal, jika saja penjualan aset tersebut jadi dilakukan, digadang-gadang bakal menjadi pendapatan daerah sebesar Rp25 miliar.

“Memang kita mengalami masalah. Karena itu tadi, Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi tidak turun. Ditambah saya sudah katakan ini di DPR penjualan aset dibatalkan,” jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Alamsyah, Selasa (10/9/2024).

Padahal, kata Alamsyah, pendapatan lewat penjualan aset itu sudah diperhadapkan dengan belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Kemarin, untuk pembayaran KPU Rp17 miliar sumber dananya harus dari situ. Kan berhadapan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya.

Alamsyah menerangkan, niat awal penjualan aset milik daerah di Kecamatan Latimojong ini sudah dirancang jauh-jauh hari.

Rencana penjualan sudah melalui semua tahapan termasuk disepakati bersama anggota DPRD Luwu periode 2019-2024 lewat rapat paripurna.

“Dibatalkan pertimbangan Pj Bupati itu tidak memungkinkan dilakukan penjualan. Yang dimungkinkan dilakukan adalah sewa atau tukar,” terangnya.

“Sesuai juga dengan Permendagri Nomor 9 tahun 2012 tentang Pemeliharaan Aset bahwa aset tanah tidak bisa dijual. Hampir kita semua bermasalah dengan hukum,” tambahnya.

Lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Luwu membuat Pemerintah Daerah harus mengutak-atik APBD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpaksa melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Kata Alamsyah, untuk mengantisipasi adanya defisit keuangan, APBD Perubahan 2024 sengaja tidak memasukkan kegiatan fisik.

“Sehingga sekarang kita lakukan penyesuaian di APBD Perubahan 2024. Dianggaran APBD-P tidak ada lagi kegiatan fisik. Kemudian dilakukan penyesuain-penyesuaian belanja di OPD,” katanya.

Alamsyah berdalih, jika kondisi yang dirasakan Luwu juga dirasakan hampir seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

“Anggaran Luwu baik-baik saja, memang ada banyak masalah. Salah satunya DBH provinsi yang belum turun. Malah di Luwu masih bagus karena pegawai masih terima TPP,” kata dia. ***