Kejaksaan Agung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya, KPK yang Paling Tidak Dipercaya

NASIONAL | JELASKATA.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75 persen, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Berada satu tingkat dibawah institusi presiden dan TNI.

Sementara untuk le.baga penegak hukum paling tidak dipercaya publik ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menjadi lembaga penegak hukum dengan persentase kepercayaan publik terendah yakni hanya memperoleh 65 persen.

Hal ini berdasarkan hasil survei bertajuk Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survey ini dilakukan Indikator Politik Indonesia yang kemudian dirilis pada Minggu (27/10/2024).

“Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96 persen), disusul institusi presiden sekitar 86 % , kemudian Kejaksaan Agung 75 % ,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Di bawah Kejagung, ada pengadilan dengan tingkat kepercayaan publik sekitar 73 % , Polri 69 % , Mahkamah Konstitusi (MK) 68% dan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 % .

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada periode 10-15 Oktober 2024.

Populasi survei seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9 %  pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Hasil survei Indikator ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024.

Dimana terjadi peningkatan citra terhadap delapan lembaga negara, yakni Polri, TNI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana untuk lembaga penegak hukum lembaga kejaksaan masih di urutan atas 68,1 persen, disusul Mahkamah Agung 64,8 persen,  Mahkamah Konstitusi 61,4 persen dan KPK 56,1 persen. ***