Krisis Keuangan, Pemkab Luwu Utara Punya Utang Hingga Rp283 Miliar

LUWU UTARA | JELASKATA – Krisis keuangan dialami oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.

Bahkan, Pemkab Luwu Utara kini memiliki utang sebesar Rp283 M.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim.

Akibat krisis ini, Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatus Sipil Negara (ASN) lambat dibayarkan.

Pemkab Luwu Utara telah menerima tiga kali transfer Dana Alokasi Khusus (DAU).

Namun DAU itu sebagian besar telah digunakan membayar gaji dan tunjangan ASN hingga bulan Maret.

Selain itu, melunasi utang-utang yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski begitu, Pemkab Luwu Utara tetap berupaya semaksimal mungkin agar THR dan Siltap dapat segera terbayarkan.

“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar THR Aparatur Sipil Negara di Luwu Utara dapat segera terbayarkan,” kata Andi Abdullah Rahim, Minggu (23/3/2025).

Menurut Andi Abdullah Rahim, besaran anggaran THR Pemerintah Kabupaten Luwu Utara setara dengan gaji ASN dan PPPK yang dikeluarkan setiap bulan.

“Itu (THR) sekitar Rp 32 Miliar dan akan dicairkan setelah transfer pusat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pihaknya berupaya agar THR Pemkab Lutra dapat dituntaskan sebelum hari raya Idul Fitri. (***)