Tak Ada Anggota DPRD Luwu yang Temui Aliansi Masyarakat Lampuara Saat Demo Tuntut Transparansi Dana Desa

LUWU | JELASKATA.co.id – Tidak ada satupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu yang menemui Aliansi Masyarakat Lampuara saat menggelar demo.

Padahal, demonstrasi tersebut digelar tepat di di depan Kantor DPRD Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu (5/2/2025).

Dimana aksi demonstrasi tersebut dilakukan Aliansi Masyarakat Lampuara untuk menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa serta mengecam dugaan nepotisme dalam struktur pemerintahan desa.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, mereka menampilkan aksi teatrikal sebagai simbol protes terhadap Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum.

Dalam aksi tersebut, tiga warga mengecat tubuh mereka dengan warna putih dan merantai tangan mereka sendiri.

Teatrikal ini menggambarkan kondisi tiga warga yang saat ini dilaporkan ke kepolisian oleh Kepala Desa Lampuara.

Adam Nasrum diketahui melaporkan ketiga warganya pada 6 Januari 2025 dengan tuduhan sebagai provokator dalam penyegelan kantor desa.

Demonstrasi yang diikuti puluhan warga ini diwarnai orasi bergantian dari massa aksi.

Demonstran juga membentangkan spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Pemerintah Desa (Lampuara)”.

Rizal, salah satu warga Desa Lampuara yang turut berorasi, menyayangkan sikap para legislator yang tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

“Kami datang ke sini karena kalian (anggota DPRD) adalah wakil kami, penyambung lidah rakyat. Tapi sayang, wakil rakyat justru tidak ada di tempat,” ujar Rizal.

Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi pihak yang paling peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat desa.

“Bukankah DPRD adalah perwakilan rakyat, dari rakyat untuk rakyat? Tapi kita seolah bukan rakyat. Mereka seolah tak mendengar jeritan suara kami. Tak pernah hadir di desa untuk mendengar keluhan warga, padahal aspirasi ini sudah viral di media sosial,” tambahnya.

Aliansi Masyarakat Desa Lampuara mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit terhadap kepala desa dan perangkatnya.

Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa serta reformasi struktur pemerintahan desa yang dinilai penuh nepotisme.

Jika terbukti ada pelanggaran, aliansi meminta Kepala Desa Lampuara, Sekretaris Desa, serta Bendahara Desa dicopot dari jabatannya.

Tuntutan ini mereka tuangkan dalam selebaran yang dibagikan kepada masyarakat dan peserta aksi. (***)